DKI Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa percepatan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia masih mengawaitu penentuan lokasi smelter baru dari perusahaan tambang tersebut.
Menurut Bahlil, kontrak yang disebutkan sudah pernah hampir selesai. Namun, terdapat beberapa hal teknis terkait dengan komitmen Freeport untuk memenuhi beberapa persyaratan yang mana mana telah dilakukan lama ditetapkan pemerintah.
"Pertama adalah percepatan realisasi terhadap smelternya, kemudian juga mereka itu harus segera menentukan tempat juga pada pada Papua untuk smelter barunya," ujar Bahlil ditemui usai pengaktifan Rapat Sinkronisasi Nasional Penyertaan Modal 2023 dalam tempat Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan pemerintah ingin Freeport berkolaborasi dengan para entrepreneur Papua untuk mengupayakan percepatan kesejahteraan provinsi tersebut.
Diketahui, IUPK Freeport akan berakhir pada 2041. Terdapat beberapa ketentuan yang digunakan mana diminta oleh pemerintah antara lain, kepemilikan saham Indonesia melalui MIND ID ditambah sebanyak 10 persen sehingga menjadi 61 persen.
Selain itu, Freeport juga diwajibkan untuk mendirikan smelter baru pada area Kawasan Terpadu Fakfak, Papua Barat.
Bahlil mengungkapkan pemerintah memang sebenarnya sebenarnya berencana untuk melanjutkan kontrak dengan Freeport. Sebab, produksi tambang tembaga yang disebutkan akan mencapai puncaknya pada 2035.
"Sekarang kita berpikir strategis saja, produksi Freeport itu 2035 itu puncaknya, begitu selesai 2035 itu akan menurun. Kalau tidaklah ada ada kepastian perpanjangan, maka tidak ada eksplorasi, berarti tahun 2040 ini jadi barang mati," kata Bahlil.
Terkait dengan penentuan operatorship, Bahlil menyatakan bahwa hal yang tersebut dimaksud masih pada pembicaraan. Menurutnya, yang digunakan dimaksud terpenting bukanlah pihak mana yang dimaksud menjadi operator, tetapi penataan laporan keuangan harus transparan.
"Yang penting adalah penataan laporan keuangan kemudian transparansi, kan yang tersebut digunakan penting bagi kami ada penambahan nilai, pendapatan negara juga bagaimana pengelolaan tambang sanggup berjalan dengan baik," ucapnya.
