Kulon Progo – Dinas Pertanian lalu juga Pangan Wilayah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau petani mematuhi musim tanam dengan melakukan percepatan pengolahan lahan sawah supaya masa tanam tiada ada mundur terlalu lama.
Ketua Tim Kerja Penguraian Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura juga Perkebunan Dinas Pertanian kemudian Pangan Kulon Progo Kirmi pada Kulon Progo, Kamis, mengungkapkan percepatan pengolahan lahan dapat dilaksanakan dengan bekerja sejenis dengan operator alsintan wilayah lain.
"Ke depan kami upayakan adanya asosiasi traktor se Kulon Progo pada rangka percepatan olah tanah," kata Kirmi.
Ia mengimbau petani masih memperlihatkan mematuhi musim tanam sebagai mana diatur pada peraturan bupati, agar tanam serentak kemudian terhindar dari serangan hama.
Terkait mundurnya tanam padi di beberapa wilayah, ternyata dipengaruhi oleh keringnya tanah sebagai akibat tingginya suhu pada Agustus sampai Oktober 2023.
"Hal ini berdampak pembasahan tanah sawah memerlukan waktu yang dimaksud lebih tinggi sejumlah lama," katanya.
Sementara itu, staf Area Produksi juga Perlindungan Lingkup Produksi kemudian Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan juga Perkebunan Dinas Pertanian juga Pangan Kulon Progo Heri Sugiyanto menyatakan ketika ini, luas tanam yang tersebut dimaksud mundur masa tanamnya seluas 352 hektare pada Nanggulan.
"Kami berupaya dengan jajaran penyuluh pertanian memacu percepatan olah lahan, lanjut tambah tanam," kata Heri.
Ia mengungkapkan masa tanam golongan I, air sudah pernah mengalir sejak 1 Agustus, lalu dilanjutkan pengolahan lahan juga September telah ada tanam. Namun hingga ketika ini, air belum mengalir secara maksimal lalu petani juga belum mengolah sawah.
"Tutup tanam untuk golongan pertama pada November. Kami berharap hujan segera turun, sehingga tidaklah mempengaruhi pola tanam di area tempat Kulon Progo," katanya.
Menurut dia, kendala lain mundurnya masa tanam padi pada Nanggulan serta juga Kalibawang tambahan tinggi disebabkan debit saluran Kalibawang berkurang.
"Selanjutnya, keterbatasan tenaga kerja pada pengolahan lahan," katanya.
